Pembunuhan Nasrudin Rhani Tidak Hamil, Tetapi Bobotnya Naik 5 Kg

Jakarta - Berat badan istri siri mendiang Direktur Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasrudin Zulkarnaen, Rhani Juliani, naik 5 kilogram. Bobot Rhani naik bukan tengah mengandung tetapi karena tidak melakukan aktivitas. "Ah kata siapa? Nggak, berat badannya aja naik 5 kilogram," kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Muhammad Iriawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Jumat (28/8/2009). Menurutnya, kenaikan berat badan Rhani disebabkan karena Rhani tidak beraktivitas. "Kerjanya hanya makan dan tidur saja," ujarnya. Iriawan mengatakan kondisi Rhani sejauh ini sehat bugar. Rhani kini masih dalam pengawasan dan perlindungan kepolisian. "Keamanannya harus dijamin. Siapa yang bisa jamin keselamatan dia?" ujarnya. Keselamatan Rhani diperlukan karena Rhani harus bersaksi di persidangan nanti. Polisi juga membantah bahwa pihaknya mengintervensi Rhani selama dalam pengawasan. "Tidak ada itu (intervensi). Buat apa kita intervensi?," kata Iriawan.

Garuda Ganti Pesawat Jelang Musim Lebaran

Jakarta - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia akan mengganti jenis pesawat dalam rangka menghadapi musim lebaran. Jika pada hari normal, pihaknya menggunakan pesawat Boeing 737 yang berkapasitas 140 tempat duduk, maka pada musim lebaran kali ini akan digunakan pesawat Boeing 747 yang bisa memuat 385 orang.

"Kapasitasnya 385 orang dan pesawatnya lebih besar 90-95 persen," kata humas Garuda Indonesia, Pudjobroto, saat ditemui di Restoran Ayam Goreng Suharti, Jl Kebon Sirih, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2009).

Menurut Pudjo, frekuensi penerbangan juga akan ditambah. Ia mencontohkan, jika pada hari biasa penerbangan ke Denpasar hanya 7 kali, maka pada arus mudik nanti akan ditambah sampai 10 penerbangan.

Pihak Garuda juga memprediksi, akan ada kenaikan pemesanan tiket sebesar 16-20 persen dalam musim lebaran kali ini. Beberapa kota yang diprediksi ramai penumpang adalah Solo, Yogyakarta, Surabaya, Padang, dan Palembang.

Terkait tarif tiket, Garuda menetapkan harga batas bawah dan batas atas. Untuk pemesanan tiket sebelum H-5, harga tiket masih pada batas harga bawah. Memasuki H-5 sampai H+6, maka akan berlaku tarif tiket batas atas.

"Misalnya Jakarta-Surabaya sebelum H-5 Rp 700.000. Sudah masuk H-5, naik sekitar 40 persen." tutupnya.

Berebut Ketum Golkar Mbak Tutut Maju, The Clash of The Titans Terjadi di Golkar

Jakarta - Rencana majunya Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut dalam perebutan Ketum Golkar akan mengubah peta kekuatan kandidat. Secara politik Mbak Tutut dinilai mampu bersaing dengan Aburizal Bakrie (Ical) dan Surya Paloh. Perang antar raksasa atau the clash of the titans pun bakal terjadi. "Kalau Mbak Tutut maju akan terjadi the clash of the titans. Bakal seru itu," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari , Jumat (28/8/2009). Menurut Qodari, dari segi postur politik Mbak Tutut sanggup bersaing dengan Ical dan Paloh. Mbak Tutut juga lebih berwibawa dan dihargai di Golkar dibanding adiknya yang kabarnya juga ingin maju memperebutkan posisi Ketum, Tommy Soeharto. Namun demikian, bagaimanapun modal finansial sangat penting artinya di Golkar. "Kita kan nggak tahu bagaimana postur finansial Mbak Tutut," tutur Qodari. Kelebihan Mbak Tutut dibanding Tommy, lanjut Qodari, adalah posisinya di kepengurusan Golkar yang lebih tinggi. Tommy harus berjuang 2 kali untuk menjadi Ketum, yakni mengubah AD/ART yang mengharuskan kandidat pernah menjadi pengurus dan mendapatkan dukungan dari daerah. "Sedangkan Mbak Tutut cukup 1 kali, yakni mendapat dukungan, sama seperti Ical dan Surya Paloh," terang Qodari. Qodari menambahkan, meski Mbak Tutut berasal dari keluarga penopang Orde Baru, namun cara-cara lama ala Cendana tidak bisa dia gunakan jika ingin memajukan Golkar. Di era demokrasi ini, Mbak Tutut tetap harus menggunakan cara-cara baru dengan mengutamakan program partai jika ingin Golkar maju. "Kalau dulu pas Orba kampanye kan pura-pura saja. Nggak usah kampanye juga tetap menang," kata Qodari seraya tertawa.

Setelah 13 Tahun Berjalan Program Nasi Murah Buka Puasa di GKJ Solo Dihentikan Polisi

Solo - Poltabes Surakarta meminta kepada pengurus Gereja Kristen Jawa (GKJ) Manahan di Kota Solo untuk menghentikan program penjualan paket buka seharga Rp 500. Alasannya demi menjaga kondusivitas karena ada sejumlah elemen masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan tersebut.

Hasil pertemuan antara pengurus GKJ Manahan dengan Kasat Intelkam Poltabes Surakarta, Jumat (28/8/2009), adalah menghentikan program yang telah berjalan selama 13 tahun setiap bulan Ramadan tersebut. Pihak gereja diwakili Pendeta Ratna Ratih, J Soeprapto (mantan Wakil Walikota Surakarta) dan Tumiriyanto (aktivis LSM di Solo).

"Kemarin pihak Poltabes Surakarta sudah datang menemui kami meminta program itu dihentikan. Alasannya pihak kepolisian menerima banyak masukan dan desakan dari sejumlah kalangan yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap acara yang telah kami lakukan selama 13 tahun terakhir tersebut," ujar Pendeta Ratih.

Dalam pertemuan hari ini di Poltabes Surakarta, lanjutnya, pihaknya menyatakan program tersebut akan dihentikan sesuai keinginan polisi. Jumat sore ini kami masih mengadakannya sebagai hari terakhir karena nasi berikut lauk-pauknya sudah terlanjur matang.

Jumat petang memang acara penjualan paket hidangan buka tersebut tetap diadakan. Bahkan acara tidak lagi diadakan di dalam gedung gereja seperti biasanya, melainkan diadakan di depan gereja yaitu di jalur lambat Jalan MT Haryono.

Seperti hari-hari sebelumnya, setiap pembeli yang datang harus membayar Rp 500 untuk mendapatkan minuman pembuka, teh, nasi dan lauk. Menu petang ini adalah masakan khas Solo, yaitu timlo. Panitia menyediakan 500 porsi, langsung ludes.

Kapada seluruh hadirin, Pendeta Ratna Ratih mengumumkan bahwa hari ini adalah hari terakhir program nasi murah itu diadakan. Kepada hadirin, dia juga menyatakan bahwa program tersebut terpaksa dihentikan karena mendapat teguran dari pihak kepolisian.

Kepada wartawan, dengan bergurau Pendeta Ratih menyatakan ini adalah perjamuan terakhir. Selanjutnya dengan mimik serius dia mengatakan akan mengupayakan bentuk-bentuk lain untuk mengungkapkan rasa kerukunan beragama dan santunan kemanusiaan bagi warga tidak mampu.

Survei LSI Kepuasan Publik Terhadap Kondisi Keamanan Menurun

Jakarta - Tingkat kepuasan publik terhadap kondisi keamanan dan ketertiban dalam pemerintahan SBY cenderung menurun. Begitu pula dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini terungkap dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 18-28 Juli 2009. Survei ini dilakukan kepada 1.270 responden yang dipilih acak di seluruh Indonesia dan dilakukan dengan teknik wawancara. Pada bulan Juli 2009, hanya 55 persen responden yang menganggap baik kondisi keamanan dan ketertiban nasional. Sedangkan sebelumnya, pada bulan Mei, 67 persen responden menyatakan kondisi keamanan negara dalam kondisi baik. "Mungkin karena saat itu terjadi bom Marriot dan Ritz-Carlton pada tanggal 17 Juli 2009, hal ini membuat persepsi publik terhadap situasi keamanan dan ketertiban menjadi menurun," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi. Hal ini dikatakan Dodi dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jl Lembang Terusan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2009). Namun di bidang ekonomi dan pendidikan, kepuasan masyarakat pada pemerintahan SBY mengalami peningkatan. Pada bulan September 2008, hanya 29 persen responden yang menganggap pemerintah mampu mengatasi kemiskinan. Pada bulan Juli 2009, angka ini melonjak hingga 59 persen. Kinerja pemerintahan SBY dalam memerangi korupsi pun dinilai baik. Pada September 2007, hanya 45 persen responden yang berpendapat pemerintah mampu memberantas korupsi. Pada bulan Juli 2009, angka ini naik menjadi 84 persen. Dalam survei ini, 85 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja SBY sebagai presiden. Namun hanya 63 persen yang mengaku puas dengan kinerja JK sebagai wapres.

Kasus Tari Pendet RI Masih Sabar Tunggu Permintaan Maaf Resmi Malaysia

Jakarta - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik masih menunggu surat permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Malaysia terkait Tari Pendet. Wacik memperkirakan, jawaban surat protes keras dari Indonesia itu akan diterima pekan depan.

"Saya masih tunggu surat resmi dari Malaysia. Perkiraan saya minggu depan sudah dijawab," katanya dalam acara konferensi pers di kantor Kadin, Kamis (27/8/2009).

Wacik menegaskan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah selanjutnya setelah surat resmi dari Malaysia diterima. "Kita lihat jawabannya seperti apa, baru setelah itu kita akan melakukan
tindakan," katanya.

Dikatakannya, Menteri Pelancongan Malaysia, telah menghubunginya untuk untuk meminta maaf melalui telepon. Tapi saat itu, Wacik belum bisa menerima telepon karena sibuk. Wacik juga mengatakan, surat protes keras Indonesia sudah dibahas dalam rapat kabinet Malaysia.

"Saya sudah layangkan surat resmi dan protes keras, karena saya sudah gembira mulai ada pengakuan dosa, dari production house, yang minta maaf pada saya melalui emal. Minta maaf kok pakai email, menghadap sayalah," tandasnya.

Jaksa Agung: Antasari Belum Terdakwa

Jakarta - Sejauh ini Antasari Azhar belum menyandang status terdakwa dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Status terdakwa baru dikenakan pada ketua non-aktif KPK itu setelah berkas kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Demikian penjelasan Jaksa Agung RI Hendarman Supandji mengenai status Antasari Azhar. Ini disampaikannya di sela acara buka puasa bersama Presiden SBY dan pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8/2009). "Penetapan terdakwa ya saat (sidang) pembacaan tuntutan di pengadilan, itu buat juridis formalnya," ujar dia. Meski polisi telah melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan dan berkas itu telah dinyatakan P21, tidak otomatis membuat Antasari Azhar resmi menyandang status terdakwa. Masih ada proses hukum selanjutnya, yaitu pelimpahan berkas kasus ke pengadilan oleh pihak Kejaksaan. "Memang polisi sudah melimpahkan, tapi kan belum terdakwa," jelas Hendarman. Pelimpahan berkas dari polisi ke kejaksaan, hanya merubah status Antasari Azhar dari semula tahan polisi menjadi tahanan kejaksaan. Sesuaib aturan hukum berlaku, lama penahanan maksimal untuk keperluan penyidikan adalah selama 20 hari. "Kemudian kita buatkan surat dakwaannya dan dilimpahkan ke pengadilan. Hari ini sedang dibuat suratnya (dakwaan)," sambung Hendarman.

Kasus Antasari SBY Diminta Rombak Pimpinan KPK

Jakarta - Citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tercoreng dengan kasus yang menimpa Ketuanya, Antasari Azhar dan dugaan kasus pemerasan lainnya. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera merombak lembaga tersebut. "Kasus-kasus itu memberikan gambaran betapa hancurnya lembaga ini (KPK). Mitos bahwa lembaga ini dipimpinn orang yang bermoral seperti luluh lantah," kata Wakil Ketua Bidang Kesra DPP Partai Demokrat, Taufan Hunneman, dalam jumpa persnya di Setia Budi One, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2009). Menurut Taufan, pihaknya mengaku khawatir agenda dan janji politik pemerintahan SBY yang akan melanjutkan perjuangan memberantas korupsi lima tahun ke depan terganjal persoalan etika moral aparat penegak hukum ini. "Pola atau indikasi adanya case order atau istilah kasus di 86 kan semakin kuat dengan adanya gejala-gejala ini," jelas mantan aktivis 98 ini, yang dulu tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Forum Bersama (Forbes) ini. Oleh sebab itu, lanjut Taufan, Presiden SBY diminta untuk merombak total pimpinan KPK yang sekarang. Pergantian kepemimpinan di tubuh KPK di mana melewati proses panjang fit and proper test tidak membawa jaminan mutu kualitas kepemimpinan maupun moral dari para pimpinan KPK. Taufan kembali menjelaskan tentang awal pembentukan KPK yang merupakan bagian dari perjuangan reformasi dan semangat menciptakan pemerintahan yang bersih. Namun, sepak terjang KPK kurang begitu maksimal, karena pemangku kekuasaan saat itu belum memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi. "Untungnya, kemenangan SBY tahun 2004 yang lalu membawa lembaga ini mendapatkan momentumnya. Di mana kasus pejabat-pejabat nasional dan daerah terungkap dan mengindikasikan sepak terjang yang luar biasa dari lembaga ini," ungkapnya. Terkait tercorengnya KPK atas sikap para oknumnya itu, Taufan menegaskan, Presiden SBY untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif kepemimpinan maupun oknum yang disinyalir melakukan pemerasan. Tuntutan harus segera dilakuka pemerintahan SBY sebagai bagian dari pemenuhan janji-janji kampanye dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Berebut Ketum Golkar Yuddy Bertemu Empat Mata dengan Mbak Tutut

Jakarta - Kandidat Ketua Umum Partai Golkar Yuddy Chrisnandi terus 'merapat' ke keluarga cendana. Setelah melakukan pertemuan dengan Tommy Soeharto, politisi muda ini telah melakukan pertemuan empat mata dengan putri sulung mantan Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana atau yang lebih dikenal dengan Mbak Tutut. Informasi yang dihimpun detikcom, pertemuan dilangsungkan di rumah Mba Tutut, Jl Cendana, Kamis (27/8/2009) sekitar pukul 21.00 WIB. Sebelumnya, Yuddy melakukan salat tarawih bersama Mba Tutut di kediaman Alm Soeharto, yang tak jauh dari rumah mantan menteri sosial ini. "Sebelumnya, Yuddy juga bertemu dengan tim Tommy di sebuah tempat, masih di kawasan cendana," ujar seorang sumber detikcom. Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Yuddy Chrisnandi, Christina Aryani membenarkan hal tersebut. "Benar, ada 3 agenda pertemuan," kata Christina saat dihubungi via telepon. Christina pun tak bisa menjelaskan apa isi pertemuan tersebut. Yang jelas, katanya, terkait dengan perebutan kursi ketua umum Golkar dalam Musyawarah Nasional mendatang. "Keduanya tampak sumringah," katanya singkat

ASTAGA,3PULAU DI JUAL???.Perwakilan Mendagri ke Padang, Bahas Penjualan 3 Pulau

Jakarta - Malam ini, utusan Mendagri melakukan rapat dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Mentawai dan pihak-pihak yang terkait dengan dugaan penjualan pulau di Kepulauan Mentawai. Diharapkan malam ini sudah ada putusan final tentang solusi yang dicapai. “Semoga besok sudah masuk ke kita hasilnya,” ujar Mendagri Mardiyanto di sela-sela acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (27/8/2009). Namun yang jelas, kata Mardiyanto, tidak benar jika dikatakan ada penjualan pulau. Hukum agraria Indonesia melarang adanya jual beli tanah atau pulau ke pihak asing. “Saya sudah kroscek ke Bupati Mentawai, dan tadi sore saya juga sudah cek ke Gubernur. Jawabannya sama. Tidak ada pembelian pulau, itu hanya investasi saja,” imbuh mantan Gubernur Jawa Tengah ini. Dia menambahkan, kasus ini sama dengan dua tahun lalu yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Isu-isu seperti ini akan selalu ada sehingga membutuhkan kewaspadaan kita bersama,” ujar Mardiyanto. Mardiyanto mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang peduli terhadap masalah ini. Baik anggota DPR, masyarakat luas maupun media yang gencar memberitakan soal penjualan pulau tersebut. “Ini menunjukkan bahwa kita masih peduli,” pungkasnya.

Baliho di HI Roboh Foke Cuma Melongok dari Kaca Mobil

Jakarta - Baliho yang roboh di bundaran Hotel Indonesia (HI) menyita perhatian sejumlah pejabat negara. Dari yang memperlambat laju kendaraan hingga melongok dari mobil.

Seperti yang dilakukan Gubernur DKI, Fauzi Bowo. Dengan tetap mengendarai mobil Toyota Land Cruiser No Pol B 1, Bang Kumis hanya memperlambat laju kendarannya. Dia lalu menurunkan kaca mobilnya dan menyembulkan kepala.

Hanya kisaran 3 detik, mobil yang membawanya lantas kembali melaju kencang ke arah Jalan Diponegoro.

Selain Foke, ada beberapa pejabat lain yang nampak memperlambat laju kendaraanya sambil melihat dari balik kaca mobil. Nampak beberapa mobil prjabat melaju pelan seperti No Pol RI 48, No Pol RI 10, dan No Pol RI 16.

Saat ini, puluhan pekerja nampak membongkar baliho tersebut. Sayangnya, belum ada yang mengaku bertanggungjawab atas kejadian ini.

"Saya cuma mendesain gambar. Bukan saya kontraktornya," kata seorang pejabat yang tak mau disebut namanya.

Ia bersama beberapa rekannya pun hanya bergerombol sambil memperhatikan kuli yang membongkar dengan linggis dan palu besar.

Kapolri : Mohamad Jibril Bekas Anggota Al-Qaeda

Jakarta - Dugaan Mohamad Jibril terkait erat dengan jaringan Al-Qaeda terjawab sudah. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengungkapkan bahwa Jibril pernah bergabung dengan Al-Qaeda.

"Iya (bekas Al Qaeda)," ujar Bambang singkat saat ditanya apakah Mohamad Jibril memang mantan anggota Al-Qaeda.

Hal itu diungkapkan Kapolri di sela-sela buka puasa bersama di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2009).

Bambang menerangkan, soal Mohamad Jibril yang tidak bisa bertemu dengan keluarganya hal itu memang sesuai dengan UU yang berlaku. Selama 7x24 jam, tersangka dilarang bertemu dengan keluarga.

"Nanti didampingi pengacara. Jadi tinggal 6 hari lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, nama Mohamad Jibril disebut-sebut dekat dengan jaringan Al-Qaeda. Pengamat terorisme Dynno Cresbon mengatakan Jibril pernah ikut jaringan Al Ghuraba di Pakistan. Al Ghuraba adalah kelompok penghubung Al-qaeda dengan Jamaah Islamiyah (JI).

Jaksa Agung Belum Dapat Laporan Jamdatun Soal Kemenangan Tommy

Jakarta - Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku belum mendapatkan laporan Jamdatun tentang kekalahan pemerintah oleh Tommy Soeharto dalam persidangan di Pengadilan Kerajaan Inggris atau Court at Buckingham Palace.

"Saya belum dapat laporan dari Jamdatun," kata Hendarman di sela-sela acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (27/8/2009).

Pengadilan tersebut menolak permohonan pemerintah Indonesia untuk bisa mengintervensi kasus pencairan uang sebesar 36 juta euro atau Rp 500 miliar lebih milik Tommy. "Bagaimana pendapat kita soal kasus Tommy, nanti dulu. Saya belum dengar laporan Jamdatun. Setelah dianalisa baru (berpendapat)," imbuh Hendarman.

Kasus ini melibatkan Banque National de Paris (BNP) Paribas. Pemerintah Indonesia meminta agar uang 36 juta euro milik Garnet Investment, perusahaan
milik Tommy, yang disimpan di BNP dibekukan karena diduga merupakan hasil korupsi.

Permintaan Pemerintah Indonesia itu dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama di Inggris. Namun di tingkat banding pembekuan tersebut dicabut pada Januari 2009.

Selanjutnya pada tingkat kasasi di Pengadilan Kerajaan Inggris Tommy kembali
menang. Itu artinya, pemerintah harus gigit jari karena tidak berhasil membekukan uang Tommy.

Kantor Disatukan, Kerja Presiden dan Wapres Bisa Efektif

Jakarta - Dalam pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014 mendatang, dipastikan kantor Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono berada dalam satu kompleks, sama saat Presiden Soeharto menjabat.

Diharapkan penyatuan kantor tersebut bisa mengefektifkan
kinerja kedua pemimpin negara tersebut.

“Hubungan kerja presiden dan wakil presiden bisa lebih efektif,” kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (28/8/2009).

Andi mencontohkan, kapan pun jika presiden membutuhkan kehadiran wakil presiden, tidak perlu membutuhkan waktu yang lama.

“Makan siang bersama pun bisa dilakukan, termasuk jumpa pers bersama,” imbuh Andi.

Saat ini, imbuh Andi, Sekretariat Negara sedang menyiapkan segala perlengkapan untuk mewujudkan rencana ini. Mengenai pendanaan, imbuh Andi, wakil presiden mempunyai anggaran sendiri.

Menurut Andi, pemisahan kantor kepresidenan saat ini adalah karena faktor keamanan.

Apakah akan ada penambahan pengamanan dengan disatukannya kantor presiden dan wapres? “Yang jelas saat ini kita punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan berbagai hal, termasuk keamanan,” imbuh pria asal Makassar ini.

Pada masa pemerintahan SBY-JK sekarang, memang kantor keduanya dipisahkan. JK menempati kantor yang terletak di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sementara SBY berkantor di Istana Presiden. Pada masa pemerintahan Soeharto hingga Megawati, kantor presiden dan wakil presiden juga disatukan.

“Kalau ada apa-apa, tinggal jalan saja,” pungkas Andi.